Tulungagung – Ratusan mahasiswa dari PMII dan UIN Tulungagung melakukan aksi unjuk rasa di Kantor DPRD Tulungagung, Kamis siang.
Mereka menuntut evaluasi dan perbaikan kinerja pemerintah dan dewan setelah kasus OTT Bupati Tulungagung.
Ketua PC PMII Tulungagung, M. Ahsanur Rizqi, mengatakan aksi unjuk rasa kali ini merupakan bentuk kekecewaan para mahasiswa yang tergabung di PMII dan UIN SATU atas kasus OTT Bupati Tulungagung oleh KPK.
Menurutnya, mahasiswa memberikan sembilan tuntutan kepada dewan untuk perbaikan tata kelola pemerintahan.
Beberapa tuntutan itu antara lain mendukung kinerja KPK untuk menuntaskan kasus korupsi di Tulungagung, menuntut DPRD Tulungagung segera menetapkan RAPBD dan merealisasikannya demi kepentingan rakyat, serta evaluasi perbaikan kinerja di BKPSDM dan Inspektorat agar pemerintah berjalan profesional.
Ariz menyebut pihaknya juga memberikan tenggat waktu dua pekan agar seluruh tuntutan dijalankan oleh dewan.
Sementara itu, perwakilan anggota DPRD Tulungagung, Asrori, mengatakan pihaknya sangat terbuka terhadap tuntutan mahasiswa tersebut demi perbaikan Pemerintah Tulungagung pasca OTT Bupati oleh KPK.
Bahkan, empat orang dewan yang mewakili juga menandatangani tuntutan mahasiswa tersebut.
Asrori menegaskan akan meneruskan surat ini kepada pimpinan dewan.
Dari pantauan reporter di lapangan, aksi unjuk rasa para mahasiswa ini juga diwarnai pembakaran ban bekas dan aksi saling dorong di depan pintu masuk Kantor DPRD Tulungagung.(Ang/Lky)
